Faktanatuna.id, NASIONAL – Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi memberikan mandat besar kepada Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Tugas utama yang diemban Simon adalah mewujudkan swasembada energi bagi Indonesia, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas), Rabu (14/1/2026).
Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan aset raksasa senilai US$ 100 miliar ini agar dikelola dengan integritas tinggi sehingga memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia. Pertamina, sebagai national champion, dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan energi nasional.
Sikat Mafia Impor dan Praktik Manipulasi Harga
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyoroti adanya oknum yang selama ini mengambil keuntungan pribadi dari kebijakan impor energi. Praktik manipulasi harga ini dianggap sangat merugikan negara dan membebani masyarakat luas.
Penunjukan Simon Aloysius Mantiri diharapkan menjadi titik balik untuk membersihkan Pertamina dari “permainan” tidak sehat yang telah merusak kepercayaan publik selama beberapa tahun terakhir. Beberapa poin utama arahan Presiden meliputi:
-
Pembersihan Internal: Melakukan pembenahan total terhadap oknum yang menghambat efisiensi.
-
Transparansi Operasional: Beroperasi secara profesional tanpa menutupi masalah yang ada di lapangan.
-
Audit Menyeluruh: Memastikan setiap kebijakan impor benar-benar didasari kebutuhan nasional, bukan pesanan mafia.
Wewenang Luas untuk Pembenahan Total
Prabowo memberikan wewenang luas kepada Simon untuk melakukan restrukturisasi jika diperlukan. Pertamina diharapkan bertransformasi menjadi perusahaan energi yang bersih, kompetitif, dan transparan di kancah global.
“Pertamina tidak boleh lagi menjadi lahan bagi praktik-praktik koruptif. Kita butuh ketahanan energi yang bersih demi masa depan Indonesia,” tegas Presiden.
Dengan kepemimpinan baru ini, pemerintah optimis bahwa target swasembada energi dapat tercapai, sekaligus mengakhiri praktik korupsi di sektor migas yang telah lama menjadi tantangan bagi perekonomian nasional.
(*Drw)
