Faktanatuna.id, EKONOMI – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. SPPG dilarang keras menolak pasokan bahan pangan dari UMKM, petani, peternak, hingga nelayan lokal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa setiap satuan pelayanan tidak boleh menolak produk lokal dengan semena-mena. Sebaliknya, para pelaku usaha kecil dan petani lokal justru harus dirangkul, dibina, dan diarahkan agar dapat memenuhi standar sebagai pemasok dapur MBG.
Langkah ini merujuk pada Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan MBG wajib memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta melibatkan usaha mikro, kecil, koperasi, hingga BUMDesa.
“Jadi, ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena,” ujar Nanik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/1/2026).
Sanksi Tegas Bagi Pelanggar: Ancaman Suspensi
Pemerintah menekankan bahwa tujuan utama pelibatan pengusaha lokal adalah untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat di tingkat akar rumput, sebagaimana visi yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Nanik memberikan peringatan keras kepada pengelola SPPG atau mitra yang kedapatan lebih mengutamakan supplier besar hingga memonopoli pasokan bahan pangan. BGN tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian operasional.
“Akan saya suspend. Sebab ini berarti Anda melawan Peraturan Presiden,” tegas Nanik.
Jalankan Program dengan Hati, Bukan Sekadar Bisnis
Lebih lanjut, Nanik meminta agar seluruh pihak yang terlibat menjalankan program MBG dengan nurani. SPPG memiliki kewajiban moral untuk mengedukasi para petani dan nelayan lokal agar kualitas bahan pangan yang dihasilkan bisa memenuhi standar dapur MBG yang tinggi.
Targetnya adalah menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan di mana anak-anak mendapatkan asupan bergizi berkualitas, sementara masyarakat sekitar mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung.
“Laksanakan program MBG dengan nurani, dan jangan hanya sekadar business oriented,” tutupnya.
(*Drw)
