Faktanatuna.id, EKONOMI – PT Pertamina (Persero) memberikan kepastian mengenai status kepegawaian pasca-rencana penggabungan usaha (merger) tiga entitas anak perusahaannya. Manajemen menegaskan bahwa tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam proses transformasi tersebut.
Tiga anak usaha yang akan dilebur adalah PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS). Ketiganya akan disatukan di bawah payung besar Subholding Downstream.
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menyampaikan bahwa pihak perusahaan telah melakukan sosialisasi langsung kepada seluruh karyawan terkait aksi korporasi ini. Ia menekankan komitmen perusahaan untuk menjaga seluruh talenta yang ada.
“Prinsipnya no one left behind. No one left behind. One talent, one future,” tegas Agung di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Menuju Efisiensi dengan Struktur yang Ramping
Proses penggabungan ini dikabarkan sudah hampir rampung. Transformasi ini akan menyederhanakan struktur organisasi Pertamina yang sebelumnya memiliki enam subholding menjadi lebih sedikit dan fokus.
“Kan tadinya ada 6 subholding. Ini 3 subholding menjadi satu Subholding Downstream,” imbuh Agung.
Langkah strategis ini sejalan dengan visi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, yang menyatakan bahwa merger bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan performa bisnis perusahaan di tengah tantangan global yang semakin dinamis.
Operasional Dimulai Awal Tahun
Meskipun keputusan final masih berada di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, operasional penggabungan tiga anak usaha ini dijadwalkan mulai terlaksana secara bertahap sejak 1 Januari 2026.
Simon menambahkan bahwa penguatan di sektor hilir sangat krusial agar perusahaan lebih adaptif terhadap tantangan eksternal. Dengan integrasi antara sektor kilang, distribusi, dan logistik maritim, Pertamina optimis dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi ketahanan energi nasional sekaligus menjaga kesejahteraan para pekerjanya.
(*Drw)
