Faktanatuna.id, EKONOMI – Dukungan penuh diberikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN berjanji akan menindak tegas setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menolak pasokan pangan dari petani, peternak, nelayan, atau UMKM lokal.
Kebijakan ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa ekonomi kerakyatan ikut berputar seiring jalannya program unggulan pemerintah tersebut. Anggota Komisi IV DPR, Zulfikar Suhardi, menegaskan bahwa keterlibatan pelaku lokal merupakan amanat peraturan presiden yang harus dijalankan secara konsisten.
Meski memprioritaskan hasil bumi lokal, Zulfikar mengingatkan bahwa faktor kualitas tetap menjadi prioritas utama. Setiap bahan baku yang masuk ke SPPG wajib memenuhi standar mutu yang ketat guna mencegah risiko keracunan makanan pada anak-anak sekolah.
Motivasi bagi Petani dan Peternak Lokal
Kepastian penyerapan pangan lokal ini sangat ditunggu oleh para peternak dan petani di berbagai daerah. Dengan adanya jaminan pasar dari program MBG, para produsen lokal diharapkan memiliki motivasi tinggi untuk terus meningkatkan produksi tanpa rasa khawatir produk mereka tidak terserap oleh pasar.
Namun, satu isu sensitif yang menjadi sorotan legislatif adalah mengenai mekanisme pembayaran. Zulfikar meminta agar sistem pembayaran kepada petani dan UMKM tidak memakan waktu terlalu lama.
“Kami meminta agar sistem pembayaran tidak terlalu lama, mengingat petani dan UMKM membutuhkan perputaran modal yang cepat. Kabar mengenai keterlambatan pembayaran hingga H+10 diharapkan dapat dievaluasi kembali oleh BGN,” ujar Zulfikar dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).
Menjaga Keberlanjutan Ekosistem MBG
Kecepatan dan stabilitas sistem pembayaran dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program dalam jangka panjang. Jika arus kas para penyedia bahan baku lokal terjaga, maka pasokan pangan untuk SPPG akan tetap stabil dan berkualitas.
Dengan sistem yang kuat dan transparan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya sukses dalam memperbaiki gizi anak bangsa, tetapi juga menjadi motor penggerak kesejahteraan bagi masyarakat kecil di seluruh pelosok Indonesia.
(*Drw)
