Faktanatuna.id, EKONOMI – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan akan segera menertibkan Harga Pokok Minimum (HPM) untuk komoditas timah. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Bangka Belitung (Babel).
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai melantik Hidayat Arsani sebagai Ketua DPD Partai Golkar Babel di Pangkalpinang, Minggu (25/1/2026). Menurutnya, regulasi ini penting agar masyarakat lokal yang terlibat dalam industri timah mendapatkan harga yang adil.
“Dalam waktu dekat, saya akan mengeluarkan yang namanya Harga Pokok Minimum (HPM) untuk timah. Tujuannya supaya kita menjaga harga timah baik, rakyat tidak dibohongi, supaya rakyat harganya tidak dibeli dengan murah,” ujar Bahlil.
Benahi Sektor Pertambangan Secara Menyeluruh
Penerbitan HPM timah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membenahi tata kelola pertambangan nasional. Bahlil mengakui bahwa Provinsi Babel memiliki sumber daya alam yang luar biasa, namun dinamika industri saat ini memerlukan penataan ulang agar dampaknya lebih terasa pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebagai Menteri ESDM, Bahlil menyatakan telah melakukan komunikasi intensif dengan Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, guna merampungkan regulasi tersebut dalam waktu dekat. Penataan ulang ini difokuskan pada pemberdayaan dan optimalisasi produksi timah nasional.
Investasi Harus Tumbuh Bersama Rakyat
Bahlil menegaskan bahwa kehadiran investasi di sektor pertambangan tidak boleh hanya menguntungkan pihak pengusaha semata. Investasi harus berjalan beriringan dengan perkembangan ekonomi masyarakat sekitar agar kesejahteraan meningkat secara merata.
“Supaya pengusahanya bagus, tapi rakyatnya juga bagus. Jangan pengusaha bagus, rakyatnya tidak dibuat baik, itu tidak boleh. Karena investasi itu harus tumbuh bersama-sama,” tegasnya.
Melalui HPM timah, pemerintah berharap tercipta ekosistem industri yang lebih transparan dan berkeadilan, di mana masyarakat Babel menjadi aktor utama yang menikmati hasil dari kekayaan alam daerahnya sendiri.
(*Drw)
