Faktanatuna.id, NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegaran signifikan pada jajaran pimpinan tingginya guna memperkuat fungsi penegakan hukum. Pada Jumat (20/2/2026), enam pejabat pimpinan tinggi Pratama resmi diambil sumpahnya di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Pelantikan ini menjadi sorotan luas karena melibatkan sejumlah nama yang sudah familiar di mata publik, termasuk mantan juru bicara KPK dan tokoh senior di lingkungan internal lembaga antirasuah tersebut.
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, memimpin langsung prosesi pelantikan tersebut. Dalam amanatnya, ia menekankan bahwa jabatan baru ini membawa tanggung jawab besar untuk mengembalikan integritas dan marwah lembaga di tengah dinamika pemberantasan korupsi yang semakin menantang.
Nama-Nama Strategis di Posisi Vital
Para pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka dan kompetitif. Dua posisi paling krusial, yakni penyelidikan dan penuntutan, kini diisi oleh figur berpengalaman:
-
Tessa Mahardhika Sugiarto: Resmi menjabat sebagai Direktur Penyelidikan. Mantan juru bicara KPK ini diharapkan mampu membawa transparansi dan ketajaman dalam pengusutan kasus-kasus baru.
-
Budhi Sarumpaet: Dipercaya mengemban posisi Direktur Penuntutan. Mantan Ketua Persaja KPK ini diharapkan memperkuat efektivitas penuntutan perkara di persidangan.
Selain itu, empat posisi penting lainnya turut diisi oleh:
-
Kunto Ariawan: Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat.
-
Maruli Tua: Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.
-
Taryanto: Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi.
-
Iskandar Marwanto: Kepala Biro Hukum.
Upaya Memperkuat Taring KPK
Langkah ini dinilai bukan sekadar rotasi rutin, melainkan upaya strategis KPK untuk memperkuat taringnya dalam fungsi penindakan. Dengan komposisi baru ini, diharapkan koordinasi antarwilayah serta sistem deteksi korupsi menjadi lebih tajam dan responsif.
Penunjukan figur-figur yang memiliki rekam jejak kuat di posisi strategis ini diharapkan mampu menjawab ekspektasi masyarakat. Fokus utamanya adalah meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap efektivitas KPK dalam mengawal uang negara dan menuntaskan kasus-kasus besar di tanah air.
(*Drw)
