Faktanatuna.id, NASIONAL – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, melontarkan kritik tajam terkait polemik utang dan dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia menegaskan bahwa PKS telah memberikan peringatan konstruktif terkait proyek tersebut sejak awal digulirkan.
Dalam keterangan resminya, Senin (3/11/2025), Almuzzammil mengingatkan bahwa PKS secara konsisten menolak penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelunasan utang Whoosh. “Ketika program kereta cepat digulirkan, kita di PKS memberikan catatan kritik,” tegasnya.
Kritik Konstruktif Sejak Awal dan Risiko Keuangan
Kritik PKS Proyek Whoosh ini bukan tanpa alasan. Almuzzammil merinci bahwa PKS di masa lalu telah meminta pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk mengawasi proyek Whoosh. PKS juga menyerukan agar APBN difokuskan pada hal-hal prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, bukan untuk mendanai proyek ambisius.
“Hari ini, apa yang kita ingatkan di periode lalu terbukti menjadi perdebatan,” ujarnya. Ia berkomitmen PKS akan terus mengawal pemerintah agar tidak terjebak pada proyek berbiaya besar yang berisiko tinggi bagi keuangan negara, dan memastikan pembangunan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Polemik IKN dan Konsep Pemerataan Pembangunan
Selain Whoosh, Almuzzammil juga menyoroti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilai bermasalah sejak awal. Ia menyebut banyak akademisi dan pakar lingkungan telah menyampaikan kritik serupa terhadap proyek tersebut, mengaitkannya dengan Polemik IKN dan Whoosh.
Menurutnya, IKN bukanlah solusi pemerataan pembangunan yang sejati. Ia berpendapat bahwa pemerataan seharusnya dilakukan dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kota-kota menengah dan kecil di seluruh Indonesia.
Pembangunan IKN di tengah hutan dianggap Almuzzammil berisiko meninggalkan beban utang dan kerusakan lingkungan bagi generasi mendatang. Kritik ini menegaskan sikap PKS yang menolak proyek-proyek padat modal yang berisiko finansial tinggi dan tidak menyentuh akar masalah pemerataan.
(*Drw)
