Faktanatuna.id – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menjalin kesepakatan strategis dengan Menteri Energi Rusia, Sergey Tsivilev. Kerja sama ini mencakup komitmen suplai minyak mentah (crude), LPG, hingga pembangunan fasilitas penyimpanan (storage) energi di tanah air.
Langkah diplomatik ini memicu respons positif dari kalangan akademisi yang menilai kebijakan tersebut sebagai upaya krusial dalam memperkuat kedaulatan energi di tengah ketidakpastian pasar global. Peneliti Pusat Studi Energi ITS, Ridho Hantoro, menyebut langkah menggandeng Rusia sebagai pilihan logis untuk mendiversifikasi opsi pasokan impor Indonesia.
Investasi Infrastruktur Storage Sebagai Kunci Kedaulatan
Menurut Ridho, pembangunan storage jauh lebih fundamental daripada sekadar transaksi komoditas sesaat. “Pembangunan storage adalah langkah strategis yang lebih fundamental karena memperkuat ketahanan sistem, bukan hanya menambah volume pembelian,” ujarnya pada Sabtu (18/4/2026).
Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa keberhasilan kerja sama ini bergantung pada kecocokan spesifikasi minyak mentah Rusia dengan kilang domestik serta efisiensi logistik. Indonesia harus memastikan bahwa harga pasokan yang didapat benar-benar kompetitif agar mampu mengurangi beban fiskal negara.
Navigasi Politik Energi Global Indonesia
Dosen kebijakan publik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ahmad Nizar Hilmi, melihat kesepakatan ini sebagai langkah berani dalam menavigasi konstelasi politik dunia. Menurutnya, Indonesia menunjukkan posisi tawar yang fleksibel dengan mencari sumber energi terbaik demi kepentingan nasional tanpa terjebak dalam polarisasi geopolitik.
“Kerja sama ini perlu dibaca bukan sekadar solusi teknokratis, tetapi bagian dari dinamika ekonomi-politik energi global,” kata Nizar. Kerja sama ini diharapkan dapat menstabilkan pasokan LPG nasional yang terus meningkat konsumsinya, sekaligus memberikan kepastian ketersediaan energi bagi masyarakat luas hingga akhir tahun 2026.
*(Drw)
