Faktanatuna.id, NASIONAL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah cepat pasca-insiden ledakan di SMAN 72, Kelapa Gading. Melalui Dinas Pendidikan, diputuskan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) akan dialihkan sementara ke mode dalam jaringan (daring) mulai Senin, 10 November 2025.
Keputusan ini diambil mengingat lokasi sekolah masih dalam proses pengamanan dan sterilisasi oleh pihak kepolisian. Ledakan yang terjadi pada Jumat (7/11) siang itu telah menyebabkan 96 orang, mayoritas siswa, mengalami luka-luka. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyatakan pembelajaran online akan berlangsung hingga kondisi sekolah dinyatakan siap dan aman untuk KBM tatap muka. Hingga Sabtu (8/11), dilaporkan masih ada 29 korban yang dirawat di sejumlah rumah sakit, sementara 67 lainnya telah dipulangkan.
Prioritas Utama: Pemulihan Siswa Pasca Ledakan
Nahdiana menegaskan bahwa fokus pembelajaran daring kali ini bukan semata-mata mengejar materi akademik. Prioritas utama adalah pemulihan dan persiapan mental siswa sebelum mereka kembali ke sekolah. “
Pembelajaran yang dimulai besok akan difokuskan pada proses pemulihan,” ujarnya.
Sesi daring akan diisi oleh wali kelas dan psikolog profesional. Pembelajaran akan dikemas lebih interaktif melalui kegiatan seperti olahraga dan seni. Tujuannya adalah untuk memberi ruang bagi siswa agar pulih dan kembali merasa aman. Pihak sekolah juga akan mengundang orang tua siswa untuk menjelaskan langkah-langkah pemulihan ini.
Kolaborasi Lintas Dinas untuk Dukungan Psikologis
Penanganan trauma ini melibatkan kolaborasi lintas dinas. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Iin Mutmainnah, memastikan pihaknya memberikan dukungan psikologis penuh. Mobil Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) telah disiagakan di lingkungan sekolah untuk memberikan konseling gratis bagi siswa, guru, dan keluarga terdampak.
“Kami akan menyiapkan dukungan psikolog untuk mendampingi anak-anak selama PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh),” kata Iin.
Selain Dinas PPAPP, Dinas Kesehatan juga menurunkan tenaga medis untuk perawatan lanjutan. Pemprov DKI turut berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Kementerian PPPA untuk memastikan ketersediaan tenaga psikolog yang memadai.
(*Drw)
