Faktanatuna.id, NASIONAL – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah kini berada di bawah sorotan tajam setelah gelombang kasus keracunan massal melanda berbagai daerah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memberikan kritik keras dan menekankan bahwa penderitaan anak-anak yang menjadi korban tidak boleh dianggap remeh.
JPPI menegaskan bahwa insiden ini merupakan bentuk kegagalan sistematis dalam perlindungan anak di lingkungan sekolah. Keamanan pangan yang seharusnya menjadi standar mutlak justru terabaikan dalam eksekusi program di lapangan.
Data Mengejutkan: Korban Tembus 1.000 Anak
Hingga awal Januari 2026, jumlah siswa yang mengalami keracunan dilaporkan telah menembus angka 1.000 anak, dilansir pada Selasa (13/1/2026). Sebaran wilayah dengan tingkat kasus tertinggi mencerminkan lemahnya pengawasan:
-
Grobogan: Mencatat kasus tertinggi dengan 658 korban.
-
Mojokerto: Menjadi wilayah terdampak signifikan berikutnya.
-
Semarang: Menyusul dengan jumlah laporan serupa.
Angka-angka ini memicu kekhawatiran besar di kalangan orang tua mengenai kualitas dan standar keamanan pangan yang disediakan oleh pihak penyedia jasa katering sekolah.
JPPI: Keselamatan Jiwa Harus Di Atas Keberlanjutan Program
JPPI sangat menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan lebih memprioritaskan kelangsungan program secara administratif dibandingkan keselamatan jiwa para siswa. Kritik ini muncul karena evaluasi yang dilakukan dianggap belum menyentuh akar permasalahan distribusi dan pengolahan pangan.
“Tanpa adanya evaluasi menyeluruh dan keberpihakan yang nyata terhadap perlindungan anak, risiko serupa dikhawatirkan akan terus berulang dan mengancam kesehatan generasi muda,” ungkap perwakilan JPPI.
JPPI mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah berikut:
-
Audit Total Vendor: Memeriksa standar kebersihan dan kelaikan semua penyedia katering program MBG.
-
Sanksi Tegas: Memberikan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang lalai dalam penyediaan makanan.
-
Transparansi Anggaran: Memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk bahan pangan berkualitas, bukan sekadar mengejar target kuantitas.
Insiden ini menjadi pengingat pahit bahwa pemenuhan gizi harus sejalan dengan standar keamanan kesehatan yang tidak bisa dikompromi.
(*Drw)
