Faktanatuna.id, NASIONAL – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, memberikan pandangan kritis mengenai fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap menjerat pejabat daerah belakangan ini. Dilansir pada Senin (26/1/2026), Saut menilai aksi penindakan hukum tersebut merupakan konsekuensi logis dari sistem politik Indonesia yang masih berbiaya tinggi.
Saut melihat adanya pola yang serupa antara penindakan di tingkat kementerian maupun daerah. Menurutnya, pusat pemantauan lembaga antirasuah bekerja dengan metode yang konsisten dalam mendeteksi penyimpangan anggaran yang melibatkan pemegang kekuasaan.
Hasil riset menunjukkan bahwa pencalonan sebagai kepala daerah di Indonesia membutuhkan modal yang fantastis, berkisar antara puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Angka ini sering kali tidak sebanding dengan pendapatan resmi jabatan tersebut, sehingga memicu potensi besar terjadinya praktik korupsi sebagai cara mengembalikan modal kampanye.
Integritas Sebagai Kunci Demokrasi Murah
Saut menepis argumen umum yang menyatakan bahwa demokrasi itu mahal. Baginya, demokrasi akan terasa murah jika dijalankan dengan integritas tinggi, tanpa manipulasi bantuan sosial (bansos), dan tanpa praktik politik uang. Ia meyakini bahwa masyarakat sejatinya memiliki nurani untuk memilih pemimpin yang tepat jika prosesnya dilakukan secara transparan dan adil.
“Demokrasi itu murah kalau integritas dijaga. Masalahnya, sistem kita saat ini justru membiarkan celah konflik kepentingan tetap terbuka lebar,” tegas Saut.
Peringatan Keras Bagi KPU
Lebih lanjut, Saut menegaskan bahwa maraknya OTT seharusnya menjadi peringatan serius bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan hanya bagi aparat penegak hukum. Ia mendesak agar desain pemilu segera dibenahi untuk menutup celah praktik tidak transparan.
Jika sistem pemilihan tetap membiarkan biaya tinggi sebagai syarat mutlak kemenangan, maka lingkaran setan korupsi di daerah diprediksi akan terus berulang. Reformasi sistem pemilu yang akuntabel dianggap sebagai harga mati untuk menciptakan pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat dan bebas dari belenggu balas budi kepada penyokong dana.
(*Drw)
