Faktanatuna.id, NASIONAL– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi memulai langkah besar untuk membenahi internal Kementerian Keuangan. Terhitung hari ini, Rabu (28/1/2026), Menkeu melakukan perombakan massal terhadap pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Langkah restrukturisasi ini menyasar pejabat yang bertugas di lima pelabuhan besar di Indonesia. Purbaya menegaskan bahwa aksi “bersih-bersih” ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki kredibilitas institusi.
“Kami akan memperbaiki restrukturisasi pegawai Pajak dan Bea Cukai secara besar-besaran. Bea Cukai akan kami mulai besok (hari ini), Pajak akan kami mulai minggu depan,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Daftar 5 Pelabuhan Besar yang Menjadi Sasaran
Terdapat lima titik strategis yang menjadi fokus utama perombakan jabatan kali ini, antara lain:
-
Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya)
-
Pelabuhan Belawan (Medan)
-
Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta)
-
Pelabuhan Tanjung Batu Ampar (Batam)
-
Pelabuhan Tanjung Emas (Semarang)
Terkait nasib para pejabat yang terdampak, Purbaya melontarkan pernyataan yang cukup tegas namun tetap dengan gaya bicaranya yang khas. Ia menyebutkan bahwa evaluasi dilakukan secara selektif berdasarkan performa masing-masing individu.
“Tidak semua (dirumahkan). Sebagian dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka nanti malam,” tutur Purbaya berkelakar namun serius.
Komitmen Sejak Bergabung di Kabinet
Keinginan Purbaya untuk mengobrak-abrik struktur di Bea Cukai dan Pajak sebenarnya sudah direncanakan sejak ia resmi bergabung dalam pemerintahan pada September 2025 lalu. Namun, saat itu ia memilih untuk menunda langkah tersebut guna menjaga stabilitas penerimaan pajak di akhir tahun.
Purbaya meyakini bahwa dengan struktur yang lebih bersih dan profesional, kebocoran penerimaan negara di pintu-pintu masuk komoditas internasional dapat ditekan seminimal mungkin. Setelah Bea Cukai tuntas, fokus Menkeu selanjutnya adalah melakukan reformasi serupa di Direktorat Jenderal Pajak mulai pekan depan.
Publik kini menantikan siapa saja wajah-wajah baru yang akan mengisi posisi strategis di lima pelabuhan utama tersebut demi mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan.
(*Drw)
