Faktanatuna.id, EKONOMI – Menanggapi isu miring yang menyebut Pertamina Patra Niaga sebagai hambatan dalam pengelolaan energi di Lampung, perusahaan memberikan klarifikasi tegas. Sebagai Subholding Commercial & Trading, operasional mereka di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) sepenuhnya dipandu oleh regulasi pemerintah dan prinsip akuntabilitas yang ketat.
Terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg sebesar Rp20.000 di wilayah Lampung, Pertamina menegaskan bahwa angka tersebut merupakan wewenang sepenuhnya dari Pemerintah Daerah melalui Keputusan Gubernur.
Peran Pertamina dalam Distribusi Subsidi
Area Manager Communication, Rusminto Wahyudi, menjelaskan bahwa perusahaan tidak memiliki otoritas sepihak untuk menaikkan harga di tingkat pangkalan. Tugas utama Pertamina adalah memastikan stok tersedia dan tersalurkan sesuai alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa mengambil keuntungan dari kebijakan subsidi.
Hingga Januari 2026, distribusi LPG subsidi di Lampung tercatat mencapai 20.699 metrik ton. Kondisi di lapangan dilaporkan dalam keadaan stabil tanpa adanya antrean panjang yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Pengawasan Digital dan Sanksi Tegas
Guna menjaga ketepatan sasaran distribusi, Pertamina kini menerapkan sistem monitoring digital dan melakukan audit secara berkala terhadap seluruh pangkalan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan distribusi gas melon tersebut.
Rusminto memperingatkan dengan tegas bahwa setiap pangkalan yang terbukti melanggar aturan akan dikenakan sanksi berat. Sanksi tersebut mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan usaha secara permanen.
Masyarakat pun diimbau untuk selalu menggunakan saluran resmi melalui Call Center 135 guna mendapatkan informasi yang akurat serta melaporkan jika menemukan adanya praktik penyimpangan harga atau distribusi di lapangan.
(*Drw)
