Faktanatuna.id — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah revolusioner untuk membenahi iklim investasi di Indonesia dengan menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Deregulasi. Langkah ini bertujuan menyederhanakan proses perizinan yang selama ini dinilai terlalu lamban dan berbelit-belit dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara.
Instruksi tegas tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada Rabu (13/5/2026). Presiden menyoroti fakta memprihatinkan di mana investor sering kali harus menunggu hingga dua tahun hanya untuk mengantongi izin usaha, sementara negara lain mampu menyelesaikannya dalam hitungan minggu.
Pangkas Birokrasi untuk Berantas Korupsi
Presiden Prabowo menekankan bahwa deregulasi ini bukan sekadar mengejar kecepatan, tetapi juga strategi utama dalam pemberantasan korupsi. Regulasi yang terlalu berlapis diyakini menjadi celah bagi praktik penyimpangan dan pungutan liar. Dengan aturan yang lebih simpel, pemerintah menargetkan sistem yang lebih transparan dan kompetitif di mata dunia internasional.
“Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?” tegas Presiden dalam pidatonya.
Dukungan Pengusaha dan Peringatan Keras
Satgas khusus yang akan diisi oleh para pakar ini bertugas mengevaluasi serta menghapus seluruh aturan yang menghambat kemajuan ekonomi nasional. Meski berkomitmen membantu pengusaha yang memberikan nilai tambah bagi negara, Presiden tetap memberikan peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak taat aturan.
“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal, kita tertibkan,” lanjut Prabowo. Transformasi tata kelola perizinan ini diharapkan mampu menghadirkan iklim usaha yang sehat serta memiliki kredibilitas tinggi di hadapan pemodal global maupun domestik.
*(Drw)
