Faktanatuna.id — Hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis kini berada dalam kondisi yang sangat erat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron. Kelekatan diplomatik tersebut mendorong Presiden Prabowo untuk mengeluarkan instruksi strategis kepada seluruh jenjang pendidikan di tanah air agar mulai mengajarkan bahasa Prancis kepada para siswa.
Dalam pertemuan tatap muka di Istana Kepresidenan Élysée, Paris, pada Kamis (28/5/2026), Prabowo menguraikan intensitas kunjungannya ke Paris yang telah berlangsung sebanyak tiga kali sepanjang tahun berjalan. Sebelumnya, Kepala Negara tercatat melawat ke Paris pada 23 Januari 2026 pasca-menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, serta pada 14 April 2026 usai mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow.
“Terima kasih atas penerimaan yang begitu besar, baik, dan penuh penghormatan kepada saya serta delegasi saya. Saya menyampaikan terima kasih. Tahun ini saja saya sudah tiga kali ke Prancis,” ungkap Prabowo.
Sektor Pendidikan Jadi Fokus Peningkatan Kemitraan Bilateral
Prabowo menilai Indonesia mendapatkan kehormatan besar dari pemerintah Prancis, salah satunya melalui undangan resmi untuk ikut serta dalam defile peringatan Hari Nasional Republik Prancis (Bastille Day) pada 14 Juli 2025 lalu. Kehadiran militer Indonesia dalam upacara tersebut menjadikan Indonesia kemungkinan sebagai negara Asia pertama yang ikut defile di benua Eropa.
Mantan Menteri Pertahanan itu memuji kepemimpinan Macron di panggung internasional yang dinilai berani, tegas, serta memiliki banyak kesamaan sikap prinsipil dengan Indonesia. Hubungan kemitraan ini telah terjalin kokoh pada berbagai bidang sektor strategis, mulai dari pertahanan, sains dan teknologi, hingga pendidikan.
“Sekarang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Presiden Prabowo di hadapan Emmanuel Macron.
Komisi X DPR Minta Kemendikdasmen Susun Perencanaan Matang
Merespons instruksi mendadak dari Kepala Negara tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, angkat bicara dan berharap agar kebijakan ini bukan sekadar bagian dari instrumen diplomasi internasional semata. Pihak legislatif berkomitmen untuk segera memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam rapat kerja guna meminta klarifikasi cetak biru (roadmap) pelaksanaan.
Lalu Hadrian mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi wacana Bahasa Portugis terdahulu yang hingga kini belum terlihat kelanjutan regulasi serta kesiapan implementasinya di lapangan.
“Mata pelajaran bahasa asing memang penting untuk siswa, namun kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik. Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” tegas Lalu Hadrian, Jumat (29/5/2026).
Sebagai langkah awal yang realistis, Komisi X mengusulkan agar pelajaran bahasa Prancis ini diterapkan secara bertahap, baik sebagai mata pelajaran pilihan maupun program khusus di sekolah-sekolah tertentu yang dinilai telah memiliki kesiapan infrastruktur pendidik.
*(Drw)
