Faktanatuna.id — Komitmen pemerintah untuk menjaga ruang fiskal dan kesehatan APBN di tengah eksekusi jaring pengaman sosial terus diperkeras. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan akan ada draf pemangkasan berupa efisiensi anggaran secara besar-besaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjamin keamanan kas negara.
Sambil berseloroh di hadapan awak media, Purbaya menyebut jika mengikuti ego bendahara negara, dirinya ingin memangkas draf anggaran program tersebut hingga menyentuh angka nol. Namun, hal itu jelas tidak mungkin dilakukan mengingat program prioritas ini sangat bagus dan dibutuhkan oleh masyarakat luas.
“Kalau saya maunya nol, tapi nggak bisa kan, (anggarannya) sudah keluar. Nanti jadi nggak benar karena programnya bagus. Tinggal implementasi saja diperbaiki di lapangan. Jadi cukup signifikan pengurangannya. Yang jelas anggaran kita menjadi lebih aman,” ungkap Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat menggelar media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).
Nanik Sudaryati Deyang Ajukan Draf Proposal Pemangkasan Mandiri
Purbaya menjelaskan, langkah efisiensi ini berjalan mulus karena Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, secara proaktif langsung menyerahkan draf proposal efisiensi anggaran program MBG kepada Kementerian Keuangan.
Menurut penilaian Menkeu, poin-poin pengurangan biaya yang diajukan oleh Kepala BGN tersebut terhitung sangat signifikan tanpa mengorbankan kualitas draf menu makanan sehat untuk para siswa.
“Saya setuju, apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi, tapi biar programnya tetap berjalan. Artinya, kan ada efisiensi yang lebih bagus. Walaupun menurut saya masih bisa dikurangi sedikit lagi, tapi nanti akan signifikanlah pemotongannya. Perlu dicatat, bukan saya yang mengusulkan pemotongan ya, melainkan Kepala BGN sendiri,” jelas Purbaya.
Presiden Prabowo Subianto Serius Benahi Tata Kelola Perlindungan Sosial
Mengenai apakah draf proposal efisiensi anggaran MBG ini sudah mengantongi restu dan persetujuan resmi dari Presiden Prabowo Subianto atau belum, Menkeu menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala BGN untuk melapor langsung ke Istana Negara.
Namun, Purbaya menggarisbawahi bahwa perombakan struktur birokrasi di tubuh BGN, termasuk pergantian posisi Kepala BGN terdahulu, merupakan sinyal kuat dan bukti empiris bahwa Presiden Prabowo sangat serius dalam membenahi draf tata kelola komoditas pangan ini agar bersih dari praktik penyimpangan anggaran.
-
Fokus Utama Pemerintah: Memperbaiki tata kelola penyaluran logistik makanan di daerah.
-
Tujuan Fiskal: Menjaga agar defisit APBN 2026 tetap berada di bawah batas aman regulasi hukum.
-
Aspek Operasional: Mendorong akuntabilitas pembelanjaan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
“Fakta bahwa kepala yang sebelumnya diganti, itu kan artinya Pak Prabowo sangat serius memperbaiki tata kelola MBG dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Jadi tidak main-main itu. Bapak Presiden tidak main-main,” pungkas Purbaya mengakhiri draf penjelasannya.
*(Drw)
