Faktanatuna.id – Kita perlu bicara jujur soal isu “dana nasabah bank dipakai buat program Makan Bergizi Gratis (MBG)”. Kalau cuma melihat penjelasan formal otoritas, memang benar program senilai Rp335 triliun pada 2026 ini diambil dari APBN, bukan langsung menyedot saldo di rekening tabungan masyarakat. Secara teknis, uangnya berasal dari pajak dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Namun, apakah itu berarti uang nasabah benar-benar “aman” dari pusaran proyek raksasa ini? Di sinilah letak permainan sistemnya yang harus dikritisi. Berdasarkan mekanisme intermediasi perbankan, terdapat hubungan “bawah tangan” yang tidak bisa dibantah antara tabungan publik dan pembiayaan program negara melalui instrumen utang.
Mekanisme SBN: Saat Tabungan Rakyat Menambal Defisit
Siapa pembeli utama SBN yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai program besar seperti MBG? Jawabannya adalah bank-bank besar. Bank membeli surat utang tersebut menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK)—tabungan, deposito, dan giro milik masyarakat. Jadi, meskipun secara administratif tidak ada pemotongan saldo, secara sistem uang yang Anda simpan di bank justru diputar oleh perbankan untuk membiayai utang pemerintah.
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya crowding-out effect. Ketika perbankan terlalu sibuk menyetor uang ke pemerintah lewat pembelian SBN yang berisiko nol, mereka otomatis cenderung malas menyalurkan kredit ke sektor riil. Pemerintah secara tidak langsung “menyerobot” jatah pinjaman yang seharusnya bisa mengalir ke UMKM atau industri produktif.
Paradoks Ekonomi: Kenyang di Perut, Terjepit di Modal
Dengan MBG yang menyedot hampir 9% total belanja negara, risiko likuiditas perbankan tersedot ke lubang anggaran menjadi nyata. Jika bank hanya berfungsi sebagai “kasir” pemerintah, pertumbuhan ekonomi riil di sektor manufaktur dan pertanian bisa layu. Masyarakat yang menjadi target kesejahteraan justru terjepit karena akses modal usaha menjadi lebih sulit atau bunganya semakin mahal.
Ini adalah tantangan besar bagi stabilitas keuangan nasional. Pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada fakta administratif bahwa dana nasabah tidak “disentuh”. Evaluasi mendalam diperlukan untuk memastikan ambisi fiskal MBG tidak mengorbankan akses finansial masyarakat luas. Kepercayaan publik adalah fondasi perbankan; jangan sampai ambisi program populer justru merusak pondasi ekonomi yang telah dibangun dengan susah payah.
*(Drw)
