Faktanatuna.id, EKONOMI – Langkah besar diambil PT Pertamina (Persero) dalam menyederhanakan struktur bisnisnya guna memperkuat ketahanan energi nasional. Tiga anak usaha raksasa, yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS), resmi akan dilebur menjadi satu wadah besar bernama Subholding Downstream (SHD).
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, mengungkapkan bahwa proses streamlining atau penyederhanaan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Fokus utama dari penggabungan ini adalah mempercepat target swasembada energi dengan mengurangi kompleksitas operasional yang selama ini dianggap terlalu berbelit. Dengan integrasi ini, proses pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih lincah, efisien, dan kompetitif di pasar global.
Tantangan Integrasi dan Seleksi Kepemimpinan
Meskipun proses peleburan tengah berjalan, sorotan kini tertuju pada siapa yang akan menakhodai raksasa baru ini. Nama Mars Ega Legowo Putra santer disebut sebagai kandidat kuat yang akan memimpin Subholding Downstream.
Namun, pengamat energi dari CERI, Yusri Usman, mengingatkan agar Danantara Indonesia selaku pengawas investasi negara berhati-hati dalam proses seleksi kepemimpinan. Hal ini dikarenakan kapitalisasi gabungan dari ketiga perusahaan tersebut memiliki nilai yang sangat fantastis.
“Rekam jejak pimpinan terpilih harus benar-benar bersih dan kompeten demi menjaga stabilitas integrasi bisnis hilir ini,” tegas Yusri dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).
Efisiensi Rantai Pasok Hilir
Penggabungan ini diproyeksikan akan menyatukan seluruh mata rantai bisnis hilir Pertamina, mulai dari pengolahan minyak mentah di kilang (KPI), pengangkutan melalui jalur laut (PIS), hingga distribusi dan pemasaran produk ke masyarakat (Patra Niaga).
Dengan satu komando di bawah Subholding Downstream, Pertamina diharapkan mampu memangkas biaya operasional yang tumpang tindih serta memastikan pasokan energi dari hulu ke hilir berjalan tanpa hambatan birokrasi internal.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari transformasi besar BUMN di bawah pemerintahan baru untuk memastikan sektor energi menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang lebih kuat dan mandiri.
(*Drw)
