Faktanatuna.id — Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai wilayah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Sumedang, mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Kedatangan mereka dipicu oleh ketidakjelasan nasib operasional dapur yang telah mereka bangun, serta untuk mempertanyakan secara langsung status legalitas Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) yang selama ini menaungi mereka dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengelola Rugi Ratusan Juta dan Alami Beban Mental
Koordinator pengelola dapur, Oesep Sarwat, mengungkapkan bahwa ketidakpastian ini telah berlarut-larut sejak tahun 2025. Para pengelola mengaku tergiur oleh janji manis penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak yayasan, hingga nekat menggelontorkan modal yang tidak sedikit untuk membangun infrastruktur fisik dapur.
“Sesuai data yang dipegang pengelola, ada lebih dari 100 dapur yang tergabung di YSBB. Kami sudah mengeluarkan banyak uang untuk biaya sewa tempat, renovasi bangunan dan dana koordinasi. Rata-rata per dapur, pengelola sudah keluar uang di kisaran Rp300 juta sampai Rp400 juta,” beber Oesep.
Oesep menambahkan, pihak YSBB berulang kali mengulur waktu dengan dalih masih menunggu peluncuran program secara nasional serta persetujuan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini memicu beban psikologis berat bagi pengelola dan investor karena puluhan relawan yang telah dilatih di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Jawa Barat terus menuntut kepastian kerja. Atas dasar itu, pengelola memohon diskresi kebijakan agar infrastruktur dapur yang telanjur berdiri tetap bisa dimanfaatkan sebagai mitra resmi BGN. Kasus ini pun dilaporkan telah bergulir ke ranah hukum di Polda Jawa Barat.
Tanggapan Tegas BGN: YSBB Tidak Terdaftar Sebagai Mitra
Menanggapi gelombang aduan dari klaster wilayah Jawa Barat tersebut, Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, langsung memberikan klarifikasi resmi. Sony secara tegas menyatakan bahwa nama Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) sama sekali tidak masuk dalam database kemitraan resmi BGN.
Pihak BGN juga membantah keras klaim sepihak dari pengurus yayasan yang mengeklaim memiliki jalur birokrasi atau kerja sama khusus dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
“Masyarakat diimbau untuk mewaspadai maraknya penipuan berkedok jual-beli titik lokasi SPPG. Masyarakat jangan sungkan bertanya agar mendapat keterangan yang jelas,” tegas Sony. Otoritas BGN mempersilakan publik untuk datang langsung ke kantor pusat demi mendapatkan informasi valid dan menghindari jebakan modus penipuan oleh oknum calo.
*(Drw)
