Faktanatuna.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah tancap gas mendalami potensi aliran dana gelap dari lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim menuju jajaran petinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Langkah progresif ini diambil merespons pengakuan mengejutkan dari Titin Rita Lestari, Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan (Sumsel) yang kini telah resmi menyandang status tersangka.
Dilansir dari laman berita detik, Titin bersikeras menolak tuduhan tunggal bahwa dirinya menerima uang suap secara personal. Ia mengklaim dengan lantang bahwa dirinya hanya bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan atas instruksi berjenjang dari atasannya. Pernyataan berani di depan lobi tahanan ini langsung menjadi amunisi baru bagi tim penyidik lembaga antirasuah.
Plt Deputi Penindakan KPK, Achmad Taufik Husein, pada Kamis (11/6/2026) di Jakarta, menegaskan bahwa kesaksian Titin akan menjadi materi krusial dalam pemeriksaan lanjutan. Pihaknya berjanji akan melakukan konfirmasi silang (cross-check) atas seluruh klaim tersebut dengan bukti-bukti sahih di lapangan guna memperlihatkan kebenaran yang sesungguhnya.
“Tentunya pasti akan kami dalami. Kami akan lihat dokumen elektronik maupun dokumen susulan yang diamankan penyidik,” ujar Taufik secara gamblang. Ia menyadari bahwa membongkar konspirasi korupsi struktural yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) mustahil diselesaikan dalam kurun waktu 1×24 jam saja.
Jejak Tersangka Angga Sebagai Mantan Staf Ahli Anggota BPK V
Sorotan tajam tim satgas penindakan kini juga diarahkan kepada tersangka Augusz Dewanggara alias Angga. Sosok dari klaster swasta ini disebut-sebut memiliki posisi tawar kuat karena menjadi tangan kanan dari Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi.
Fakta mencengangkan berhasil terungkap ke ruang publik bahwa Angga sebelumnya memiliki rekam jejak kedekatan fungsional sebagai staf ahli Bobby kala yang bersangkutan masih menduduki kursi parlemen di DPR RI Fraksi Golkar. Tim penyidik KPK kini tengah menginvestigasi secara intensif apakah posisi strategis serta garis koordinasi tersebut tetap dipertahankan secara terselubung saat Bobby beralih tugas menjadi komisioner di BPK.
Mufakat Jahat Manipulasi LHP Sektor Pendidikan Tahun 2025
Pusaran kasus rasuah ini disinyalir kuat bermuara pada upaya terstruktur dari Pemkab Muara Enim untuk memanipulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2025 agar mendapatkan opini wajar.
Berdasarkan dokumen manifestasi penyidikan, dana suap harian tersebut diduga kuat berasal dari kantong pengusaha Fika dan Cory. Keduanya merupakan pihak vendor atau rekanan swasta penyedia proyek papan tulis interaktif (Smart Board) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim. Dana itu sengaja digelontorkan untuk mengamankan posisi kelayakan proyek perusahaan mereka sekaligus menyogok oknum auditor negara di daerah.
*(Drw)
